Satpol PP Jateng Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan

Gelar Operasi Gabungan

KOTA PEKALONGAN – Menggandeng Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Dishub Kota Pekalongan, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi gabungan terhadap pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Operasi gabungan digelar di halaman Kantor Samsat Kota Pekalongan, Kamis (22/3).

 

Selain mengejar tunggakan pajak kendaraan, operasi tersebut digelar sekaligus untuk menertibkan pengendara roda dua maupun roda empat agar dapat memenuhi aturan dan syarat-syarat kelengkapan kendaraan bermotor.

“Kegiatan ini digelar Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menggandeng Satlantas Polres Pekalongan Kota, Dishub dan Satpol PP Kota Pekalongan. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak. Namun di lapangan, pelaksanaannya sesuai tupoksi masing-masing. Satpol melakukan penertiban terkait pajak kendaraan, Polres melakukan penertiban untuk kelengkapan surat-surat kendaraan dan ketertiban lalu lintas, dan Dishub melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dimensi kendaraan,” jelas Staf Seksi Penindakan dan Penegakkan Produk Hukum Daerah, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Moch Ali kepada Radar.

Kegiatan operasi bersama tersebut, lanjutnya, dilaksanakan secara rutin oleh Satpol PP Jateng di beberapa kabupaten kota setiap bulannya. “Bulan ini kebetulan dilaksanakan di Kota Pekalongan, bulan berikutnya mungkin akan berpindah lokasi ke kabupaten atau kota lainnya,” tambah Ali.

Dijelaskan Ali, penegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pajak kendaraan bermotor, memang menjadi tupoksi dari Satpol PP Jawa Tengah. Tujuan dilaksanakan operasi tersebut yakni untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin membayar pajak dan berlalu lintas,” kata dia.

Dalam operasi kali ini, pengendara yang kedapatan masih menunggak pajak akan diminta langsung untuk membayar pajak di tempat. Atau jika memang belum membawa uang, maka yang bersangkutan akan diminta membuat surat pernyataan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh UPPD setempat.

“Disini sudah disiapkan Samsat Siaga. Kalau ada yang terlambat atau menunggak bisa langsung membayar disini. Kalau yang tidak membawa uang akan membuat surat pernyataan,” jelasnya.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Pekalongan, Tisno Purwanto menambahkan, kegiatan kali ini merupakan program dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam penegakkan Perda tentang pajak kendaraan bermotor. “Operasi digelar bersama dengan Kepolisian dan Dishub namun penanganan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing,” tuturnya.

Selain melalui kegiatan tersebut, UPPD dikatakan Tisno, juga terus bergerak untuk mengejar tunggakan pajak seperti menggelar operasi rutin bersama Kepolisian tiga kali dalam satu bulan, juga melakukan penagihan door to door oleh petugas dari UPPD maupun petugas dari pihak ketiga. “Hampir setiap hari dilakukan penagihan. Petugas dari pihak ketiga yang telah bekerjasama, akan mendatangani rumah pemilik kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak. Karena kemungkinan masyarakat ini lupa, atau belum memiliki uang. Sehingga ketika didatangi langsung mungkin mereka pekewuh atau merasa diingatkan. Sehingga sadar bahwa masih ada tunggakan,” terangnya.

Dengan sejumlah upaya tersebut, ia berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan. Harapannya capaian PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor juga meningkat. (Sumber: Radar Pekalongan)

Operasi Pekat, Satpol PP Amankan 10 Pemuda

Konsumsi Minuman Keras

KOTA PEKALONGAN – Petugas dari Satpol PP Kota Pekalongan, kembali menggelar operasi rutin pemberantasan penyakit masyarakat, Kamis (1/3) malam.

Dalam operasi tersebut, petugas menyusuri sejumlah lokasi yang terindikasi menjadi tempat untuk melakukan kegiatan penyakit masyarakat.

Hasilnya, petugas berhasil mengamankan sembilan pemuda yang tengah mengkonsumsi minuman keras. Tiga orang pemuda, diamankan di Kawasan Stadion Hoegeng. Saat diamankan, dari tangan mereka ditemukan barang bukti berupa minuman keras oplosan, alkohol 70 dan sejumlah kemasan minuman berenergi.

Selain di Stadion Hoegeng, petugas juga mendapati enam pemuda yang tengah mengkonsumsi miras di Kawasan GOR Jetayu.

Dari tangan mereka, diamankan barang bukti berupa minuman keras jenis ciu. Tak hanya itu, petugas juga mendapati seorang pemuda membawa obat-obatan yang diduga sebagai psikotropika. “Kami kemudian mengundang petugas dari Satnarkoba Polres Pekalongan Kota untuk melihat itu. Ternyata obat yang dibawa tidak termasuk psikotropika,” jelas Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS pada Satpol PP, Sapto Widiaspono.

Sehingga kepada mereka Satpol PP hanya melakukan pembinaan dan meminta mereka membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Selain itu, Satpol PP juga memanggil orang tua dari beberapa pemuda tersebut untuk juga melakukan pembinaan terhadap anak-anak mereka.

“Kami minta buat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Jika diulangi, maka kami akan bawa ke ranah hukum. Mereka yang tertangkap lagi akan kami proses hukum melalui Polres Pekalongan Kota dan akan diserahkan ke pengadilan untuk menimbulkan efek jera,” tandasnya. (Sumber: Radar Pekalongan)

KOTA PEKALONGAN – Petugas Satpol PP Kota Pekalongan mencopot reklame yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kamis (4/1). Itu karena dua reklame yang berada di depan salah satu tempat usaha menutupi rambu parkir.

Selain di Jalan Hayam Wuruk, Satpol juga akan mencopot reklame serupa yang berada di Jalan Salak, karena dinilai menutup rambu satu arah yang berada di jalan tersebut.

Kepala Satpol PP, Drs. Muadi M. Si. melalui Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS pada Satpol PP, Sapto Widiaspono menjelaskan, langkah pencopotan reklame tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dishub Kota Pekalongan. “Kita sudah berkoordinasi dengan Dishub terkait reklame yang menutupi rambu. Hari ini kami lakukan pencopotan reklame agar rambu parkir tidak tertutupi dan dapat dilihat jelas oleh masyarakat maupun pengguna jalan. Setelah kita lepas kami akan minta ke pemilik toko agar memindahkannya,” tutur Sapto.

Selain di Jalan Hayam Wuruk, pihaknya juga sudah mengidentifikasi satu reklame lagi yang dinilai juga menutup rambu satu arah di Jalan Salak. Namun sebelum eksekusi, pihaknya akan terlebih dulu berkoordinasi kembali dengan Dishub. “Sebelumnya kami akan kembali berkoordinasi untik tindaklanjutnya dengan Dishub. Sementara satu titik dulu yang kami lakukan pencopotan,” tambahnya.

Untuk itu ia meminta kepada pemilik toko maupun pemasang reklame agar mematuhi aturan yang ada. Jangan sampai pemasangan reklame menutupi rambu-rambu yang ada. “Kepada masyarakat agar lebih cermat dalam memasang reklame agar tidak menutupi rambu-rambu. Jangan sampai salah sehingga keberadaan reklame tidak saling tumpang tindih dan menutupi rambu yang ada,” tandasnya. (Sumber: Radar Pekalongan)

Tak Dapat PSK, Pol PP Pekalongan Angkut Kasur & Bantal dari Lokalisasi

Kota Pekalongan - Puluhan Petugas satpol PP Kota Pekalongan melakukan razia di lokalisasi Bendingsari yang merupakan lokalisasi terbesar di kota batik. Jengkel tak mendapati PSK, petugas akhirnya mengangkut puluhan kasur dan batal di lokalisasi tersebut.

Kasatpol PP Kota Pekalongan Widaryanto kepada detikcom, Kamis (3\/2\/2011), mengatakan razia ini dilakukan untuk menegakan peraturan daerah mengenai larangan tempat prostitusi serta guna mencegah mewabahnya penyakit HIV.

Widaryanto menjelaskan kemungkinan para PSK sudah mengetahui rencana razia ini, namun kita sudah antisipasi yakni dengan mengangkut semua kasur dan bantal yang biasa digunakan untuk mesum.

“Kita melaksanakan perintah Perda, karena prostitusi tidak diperbolehkan ada di kota ini. Meskipun tak dapat PSk namun kita sudah mengantisipasinya dengan menganggkut kasur dan bantal biar kapok tidak bisa buat main nanti malam,” ujarnya.

Selain itu petugas juga menyita lima sound system dari sejumlah rumah petak yang ada di lokalisasi ini karena tak memiliki izin. Alat sound tersebut biasa digunakan untuk karaoke para PSK dan pria hidung belang hingga dini hari. (Sumber: news.detik.com)

Tak Cukup Bukti, Pelaku Narkoba Dibebaskan

Kota Pekalongan - Kepolisian Resor Kota Pekalongan, Jawa Tengah, tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan Brigadir Satu Danang yang diduga menyalahgunakan narkotika dan obat atau bahan berbahaya di kawasan Pantai Pasir Kencana Pekalongan.

"Dari hasil tes darah di laboratorium, tak cukup bukti Briptu Danang mengonsumsi narkoba sehingga kami kembalikan ke kesatuannya di Polres Semarang," kata Kepala Polresta Kota Pekalongan, AKBP Aris Budiman, di Pekalongan, Rabu.

Ia mengatakan kepolisian setempat akan bertindak tegas dalam menyikapi kasus penyalahgunaan narkoba.

"Kami tidak akan main mata, jika memang ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkoba pasti akan ditindak," katanya.

Meskipun kepolisian setempat tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan Danang, katanya, dia dipastikan dikenai sanksi tindakan disiplin.

"Pasti dikenai sanksi tindakan disiplin karena dia berada di lokasi yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anggota polisi," katanya.

Danang dan dua temannya tertangkap petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pemerintah Kota Pekalongan saat razia pada Sabtu (8/5) malam.

Kepala Satpol PP Pemkot Pekalongan, Widarjanto, mengatakan, para pelaku sedang mabuk akibat minum minuman keras saat petugas merazia mereka.

"Saat bersamaan Satpol PP juga mengamankan tiga linting ganja. Namun kami tidak tahu secara jelas peristiwa tersebut karena hanya diberitahu lewat layanan pesan singkat," katanya.

(Sumber: Antara Jateng)

Menkumham: Banyak Penegakan Hukum Tanpa Hati Nurani

Medan - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, sejauh ini masih sangat banyak aturan hukum di tanah air yang ditegakkan tanpa menggunakan hati nurani.

"Saya sudah keliling dan sudah mengunjungi sedikitnya 52 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Di sana banyak ditemui proses hukum yang ditegakkan tanpa memakai hati nurani," ujarnya di Medan, Sabtu (1/5).

Ia mengatakan hal itu ketika berbicara pada dialog nasional Penegakan Supremasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi yang digelar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara bekerja sama dengan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut.

Sebagai contoh, Menkumham mengaku mendapati seorang wanita tuna netra yang menjadi narapidana 15 tahun karena dituduh sebagai pengedar ganja, saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/4).

Narapidana wanita itu bernama Warsiam (50) yang selama ini bekerja sebagai tukang pijat di rumahnya di Kampung Sidorukun, Jalan Baru, Bila Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut.

Suaminya yang sama-sama tuna netra, M Nuh (46), bahkan divonis 18 tahun dengan dakwaan yang sama.

"Kini tiga anak mereka terlantar. Bagaimana mungkin, dua orang buta dituduh menjadi pengedar ganja dan kemudian divonis 18 dan `15 tahun. Dimana logika dan dimana akal sehat kita," ujarnya.

Menkumham juga mengaku sempat meneteskan air mata ketika bertemu narapidana wanita tersebut. "Saya menangis karena ternyata masih banyak penegakan hukum kita yang tidak memakai hati nurani," katanya.

Patrialis Akbar sendiri menilai kasus yang menimpa pasangan M Nuh dan Warsiam sebagai kasus besar, sehingga merasa perlu melaporkannya kepada Presiden.

Menkumham juga mengaku akan bertemu Kepala Polri, Kepala Kejaksaan Agung dan Ketua ke Mahkamah Agung dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (4/5). Pada kesempatan itu ia berniat mengutarakan temuannya itu.

"Saya yakin Kapolri sebagai penyidik, Kajagung sebagai penuntut dan Ketua MA sebagai yang memvonis pasti akan kaget mengetahui ada dua orang buta yang dipenjara karena dituduh sebagai pengedar ganja. Kasus ini akan saya bicarakan nanti dan saya akan meminta agar mereka dibebaskan," katanya.

Menkumham juga mengaku menemukan banyak kasus serupa, termasuk kasus anak-anak usia sekolah yang harus masuk penjara hanya karena mencuri akibat lapar.

"Bahkan anak yatim piatu yang dipenjara karena mencuri dan dia mengaku mencuri karena lapar. Sungguh-sungguh sangat memprihatinkan proses penegakan hukum kita dan semua ini akan saya bicarakan pada rakor nanti," katanya. (Sumber: AntaraNews)

Puluhan Pengemis Terjaring Razia

Kota Tegal - Kemarin malam (Jumat, 30/4) Puluhan pengemis dan gelandangan yang mangkal di sejumlah tempat keramaian di Kota Tegal, Jawa Tengah, terjaring razia oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial setempat.

Kepala Dinas Sosial Kota Tegal, Sumito, mengatakan razia ini difokuskan di sejumlah titik keramaian, seperti kawasan pertokoan Jalan Ahmad Yani, Jalan AR. Hakim, dan tempat ibadah.

"Dalam razia tersebut, tim gabungan menjaring 41 gelandangan dan pengemis yang selama ini sudah mulai meresahkan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan razia pengemis dan gelandangan ini akan terus digencarkan karena dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya terus meningkat.

Selain itu, kata dia, razia tersebut untuk mendukung program Wali Kota Tegal yang mencanangkan 'Tegal Sehat 2011'.

"Kota Tegal sudah jadi magnet bagi gelandangan dan pengemis untuk mengais rezeki. Hampir setiap tahun jumlah pengemis dan gelandangan ini terus meningkat sehingga perlu dilakukan penertiban," katanya.

Menurut Sumito, penyandang masalah sosial, seperti pengemis dan gelandangan kebanyakan berasal dari daerah tetangga, seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang.

Mereka, kata dia, sengaja mencari rezeki di Kota Tegal karena dinilai lebih menjanjikan dibandingkan daerah lain.

"Para pengemis ini biasanya beroperasi setiap Jumat dan mereka mengais rezeki di tempat-tempat ibadah," katanya. ( Sumber: www.antarajateng.com )