Lapak Tak Dibongkar Ditertibkan Satpol PP

Kota Pekalongan – Satpol PP Kota Pekalongan melakukan penertiban lapak milik PK5 yang tidak dibongkar atau ditinggalkan begitu saja. Penertiban dilakukan di sejumlah titik seperti Alun-alun Pekalongan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hayam Wuruk.

Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso menjelaskan, penertiban lapak milik PK5 merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengedukasi PK5 agar disiplin dengan tidak meninggalkan lapaknya di luar jam yang telah ditentukan.

“Di kawasan Alun-Alun Kota Pekalongan kami melakukan penertiban untuk memastikan PK5 yang meninggalkan lapaknya tidak menaati sesuai dengan Perda dan Perwal tentang PK5. Hari ini di Alun-Alun Alhamdulillah hampir tidak ada yang meninggalkan lapaknya. Telah seminggu ini kami lakukan pemantauan rutin dan dalam 3 hari ini hampir tidak ada yang meninggalkan lapaknya,” tutur Sri Budi, Senin (6/5).

Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan yang berlaku PK5 bisa menggelar lapak dagangannya mulai siang menjelang sore hingga pukul 04.00 pagi.

“Sesuai dengan Perda dan Perwal tentang PKL mereka diperbolehkan menggelar dagangannya hanya pada waktu siang menjelang sore hari yakni pukul 16.00 hingga pukul 04.00 pagi dan tidak boleh meninggalkan lapaknya. Lapaknya harus yang sifatnya bongkar pasang,” terangnya.

Sri Budi juga menjelaskan mengenai kebijakan Pemkot Pekalongan yang menolak pengajuan izin dari para pedagang Alun-alun untuk memasang tenda selama 24 jam. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Paguyuban PK5 untuk bisa mematuhi peraturan tersebut.

“Prinsipnya selama ini diperbolehkan jualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka tetap dapat berjualan namun mengikuti aturan sehingga keindahan serta keteraturan Alun-Alun bisa kita jaga, Alhamdulillah teman-teman PK5 bisa mematuhi hanya ada beberapa peralatan kecil dan kita sudah membuat kesepakatan dengan paguyuban PK5 untuk memberitahu kepada para anggotanya untuk tidak meninggalkan lapaknya,” jelas Sri Budi.

Namun dia menyatakan, dalam upaya penertiban sSebelum dilakukan pembongkaran oleh petugas, para pedagang terlebih dahulu diperingatkan namun bila mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, lapak mereka akan disita dan diambil oleh Satpol PP Kota Pekalongan.

“Kalau ada lapak-lapak yang ditinggalkan nanti akan kita foto atau dokumentasikan. Selanjutnya, diperingatkan atau diberitahu terlebih dahulu kalau masih ditinggalkan nanti akan langsung kita tertibkan. Di Jalan Gajah Mada ditemukan 2-3 gerobak kosong yang ditinggalkan di sebelah selatan dan Jalan Hayam Wuruk ada satu. Harapannya pelan-pelan akan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan mereka,” tandasnya.(Sumber: Radar Pekalongan)

Persiapan Puncak Peringatan HUT Damkar, Pol PP dan Linmas 2019

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan keterangan mengenai persiapan Puncak peringatan HUT Damkar ke-100, Pol PP ke-69, dan Linmas ke-57. Konferensi Pers diselenggarakan di Press Room Kemendagri, kantor Kemendagri Gd.A, Jl.Medan Merdeka Utara No 7, Gambir , Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2019). 

Konpers menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu; Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Drs. Elvius Dailami, M.S., Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Dr. Arief M. Edie, M.Si., serta Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta/Ketum APKARI, Subejo.

Malalui tema ‘Peningkatan Trantibum Linmas Melalui Optimalisasi Peran Damkar, Satpol PP dan Sat Linmas Guna Mensukseskan Pemilu Serentak 2019’ diharapkan peringatan HUT Damkar, Pol PP dan Linmas tahun 2019 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, menjadi sarana pemersatu bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan, dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Drs. Elvius Dailami, M.S. mengatakan,  untuk tahun 2019, untuk pertama kali Peringatan HUT akan dilaksanakan secara serentak dan dipusatkan di Kota Pekanbaru, Riau dengan serangakian acara seperti Competition Skill yang mempertandingkan survival,hose laying, dan ladder pitching, selain itu akan diselenggarakan rakonas dan upacara sebagai puncak acara yang akan digelar di  Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai Pekanbaru. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertindak sebagai Inspektur upacara dan dalam tahap konfirmasi.

“Tepat satu abad peringatan HUT Damkar akan disatukan dan bersamaan serentak dengan HUT Satpol PP tanggal 3 dan satlinmas tanggal 19 April. Ini akan dirayakan secara nasional di kota Pekanbaru, Provinsi Riau tanggal 6. Presiden masih dalam tahap konfimari untuk bertindak sebagai Inspektur Upacara, jika tidak berarti Mendagri,” kata Elvius.

Rakornas yang juga merupakan bagian dari  kegiatan utama, akan digelar tgl 5 Maret 2019 di SKA convention and Exhibition Center Pekanbaru. Rakornas akan dibuka secara remi oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan akan diikuti peluncuran Permendagri yang berkenaan dengan peraturan.

Narasumber lain, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta/Ketum APKARI, Subejo mengatakan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi lembaga pemadam kebakaran kedepan. Seperti kompetensi pegawai, sarana dan prasarana hingga keseragaman kelembagaan damkar.

“Kita ini punya Keanekaragaman lembaga pemadam, keseragaman menjadi PR untuk terus mendorong menyuarakan agar suatu saat terwujud kelembagaan damkar yang mandiri. Kedua, kompetensi pegawai belum sama, mungkin di kota-kota  besar relatif sama tapi daerah lain yang jauh dari ibu kota masih ada gap. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan sarpras (sarana prasarana), kemampuan masing-masing  daerah berbeda, kita dorong agar ada upaya untuk mewujudkan asosiasi damkar yg memadai,” terang Subejo.

Sementara itu, Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Dr. Arief M. Edie, M.Si., mengungkapkan peran Satpol PP dan linmas kian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan di usianya yang memasuki ke-49 tahun, kamtibmas dan linmas di bawah Pol PP akan turut serta mendukung pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

“Memasuki usia yang ke 49 semangatnya masih ada tentu juga untuk mendukung pelaksanaan pilpres dan pileg, karena kita membawahi kamtibmas, limnas bertugas sebagai pengamanan langsung di TPS. saat ini Pol PP ada yang sebagian masyaralat bilang  garang, arogan. Kamimohon maaf karena pada dasarnya Pol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat secara luas,” jelas Arief.

Ketiganya sepakat, peringatan HUT masing-masing gugus akan dijadikan momentum untuk turut serta menyukseskan Pemilu Serentak 2019 sesuai tema yang diambil.

Diketahui, Pemadam Kebakaran, Sat Pol PP dan Sat Linmas merupakan rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Konsekuensi dari urusan wajib pelayanan dasar adalah Pemerintah Daerah selaku ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memprioritaskan pelaksanaan urusan yang diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan yang menjadi hak masyarakat selaku warga negara. (Sumber: INDONEWS.ID)

Kemendagri Gelar Rakornas Satpol PP

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), gelar Rakornas Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk mendukung Pemilu 2019 di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Rabu (30/1/2019).

Tujuan Rakornas ini adalah untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda nasional Pileg dan Pilpres serentak Tahun 2019 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai NKRI.

Dalam keterangan persnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Rakornas Satpol PP dan Satlinmas adalah konsolidasi saja, mengundang pimpinan Satpol PP seluruh Indonesia. Intinya peran Satpol PP sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah.

 

Tapi untuk Pileg dan Pilpres 2019, Satpol PP harus berada di tengah-tengah masyarakat ikut mengamankan TPS, ikut mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian Satpol PP sebagai bagian dari Pemerintah ini harus berani menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan saat ini.

Kemudian, ia juga mengutarakan bahwa suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan Pemilu. 

“ Adapun kerawanan yang perlu diwaspadai dalam menghadapi Pemilu 2019 antara lain terkait keamanan, netralitas ASN, isu SARA dan politik uang. Faktor keamanan, di daerah-daerah yang dapat terjangkau dengan aparat keamanan, potensi kerawanan keamanan dapat dinilai rendah namun di daerah tertentu yang lokasinya agak sulit dijangkau maka potensi kerawanan dari sisi keamanan dinilai lebih tinggi,"terangnya. 

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan Pemerintah Daerah mempunyai andil besar dalam memberikan bantuan dan fasilitasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu. salah satunya menciptakan situasi yang aman sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. 

Berangkat dari pemikiran tersebut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kiranya seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing. 

“ Saya meminta kepada Gubernur agar mengkoordinasikan Bupati/Walikota di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara pada Pemilu Serentak 2019, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan pada jajaran Pemerintah, Pemerintah Daerah serta stakeholder yang ikut serta dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019,"tegasnya. 

Tjahjo juga menekankan poin-poin penting dalam Rakornas tersebut kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Pertama, Satpol PP merupakan Aparat Sipil Negara yang dituntut untuk bertindak netral sebagaimana diperintahkan oleh UU ASN dinyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi serta bersih dari praktik KKN. 

Kedua, Satpol PP sebagai aparat yang menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus bersikap proaktif, mencermati kondisi dan dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi di daerah dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja. 

Ketiga, senantiasa proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Hal ini sangat penting mengingat anggota Satlinmas juga menjadi bagian dalam masyarakat ditempat tinggal masing-masing yang lebih memahami dan mengetahui setiap anggota masyarakat lainnya yang berada di lingkungannya.

Dan keempat, anggota Satlinmas diharapkan dapat bertugas secara optimal membantu petugas KPPS pada saat hari pemungutan suara agar berlangsung dengan aman, tertib dan tentram. (Sumber: INDONEWS.ID)

Serah terima jabatan Kepala Satpol PP

Kota Pekalongan - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan menyelenggarakan apel sekaligus serah terima jabatan Kepala Satpol PP di Halaman Satpol PP Kota Pekalongan, Rabu (14/11). Muadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan menyerahkan jabatan Kepala Satpol PP kepada Sri Budi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Waduh, Ternyata Ada Sembilan Rumah Kos yang Belum Berizin

KOTA PEKALONGAN – Tim gabungan dari Satpol PP Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, Kodim 0710/Pekalongan, dan Sub Denpom Pekalongan melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran sejumlah tempat kos di Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur, Rabu (11/7).

Dari 11 tempat kos yang didatangi dan diperiksa petugas, diketahui ternyata sembilan diantaranya belum mengantongi izin sebagai rumah kos, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

“Tadi kita membagi menjadi dua tim, ada yang ke barat dan timur. Di barat, kita mendatangi dan memeriksa enam rumah yang dijadikan tempat kos. Ternyata yang lima tempat itu belum ada izinnya, sedangkan yang satu sudah. Sedangkan yang di timur, kita memeriksa lima rumah kos, dan ternyata empat diantaranya belum berizin,” kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekalongan, Henri Rudin.

Selain memeriksa perizinan rumah kos, petugas gabungan juga memeriksa tiap kamar kos. Dari pemeriksaan didapati ada satu pasang pria dan wanita bukan suami istri yang sedang berduaan di salah satu kamar kos di daerah Kalibaros, Pekalongan Timur.

Pasangan bukan suami istri itu kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kota Pekalongan untuk mendapatkan pembinaan. “Di lokasi kita juga memberikan pembinaan ke pemilik tempat kos agar mengurus izin penyelenggaraan rumah kos. Kita juga meminta kepada mereka untuk mematuhi tata tertib tentang penyelenggaraan rumah kos,” imbuh Henri Rudin. (Sumber: Radar Pekalongan)

Satpol PP Jateng Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan

Gelar Operasi Gabungan

KOTA PEKALONGAN – Menggandeng Satlantas Polres Pekalongan Kota dan Dishub Kota Pekalongan, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi gabungan terhadap pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Operasi gabungan digelar di halaman Kantor Samsat Kota Pekalongan, Kamis (22/3).

 

Selain mengejar tunggakan pajak kendaraan, operasi tersebut digelar sekaligus untuk menertibkan pengendara roda dua maupun roda empat agar dapat memenuhi aturan dan syarat-syarat kelengkapan kendaraan bermotor.

“Kegiatan ini digelar Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menggandeng Satlantas Polres Pekalongan Kota, Dishub dan Satpol PP Kota Pekalongan. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak. Namun di lapangan, pelaksanaannya sesuai tupoksi masing-masing. Satpol melakukan penertiban terkait pajak kendaraan, Polres melakukan penertiban untuk kelengkapan surat-surat kendaraan dan ketertiban lalu lintas, dan Dishub melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dimensi kendaraan,” jelas Staf Seksi Penindakan dan Penegakkan Produk Hukum Daerah, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Moch Ali kepada Radar.

Kegiatan operasi bersama tersebut, lanjutnya, dilaksanakan secara rutin oleh Satpol PP Jateng di beberapa kabupaten kota setiap bulannya. “Bulan ini kebetulan dilaksanakan di Kota Pekalongan, bulan berikutnya mungkin akan berpindah lokasi ke kabupaten atau kota lainnya,” tambah Ali.

Dijelaskan Ali, penegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pajak kendaraan bermotor, memang menjadi tupoksi dari Satpol PP Jawa Tengah. Tujuan dilaksanakan operasi tersebut yakni untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin membayar pajak dan berlalu lintas,” kata dia.

Dalam operasi kali ini, pengendara yang kedapatan masih menunggak pajak akan diminta langsung untuk membayar pajak di tempat. Atau jika memang belum membawa uang, maka yang bersangkutan akan diminta membuat surat pernyataan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh UPPD setempat.

“Disini sudah disiapkan Samsat Siaga. Kalau ada yang terlambat atau menunggak bisa langsung membayar disini. Kalau yang tidak membawa uang akan membuat surat pernyataan,” jelasnya.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Pekalongan, Tisno Purwanto menambahkan, kegiatan kali ini merupakan program dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam penegakkan Perda tentang pajak kendaraan bermotor. “Operasi digelar bersama dengan Kepolisian dan Dishub namun penanganan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing,” tuturnya.

Selain melalui kegiatan tersebut, UPPD dikatakan Tisno, juga terus bergerak untuk mengejar tunggakan pajak seperti menggelar operasi rutin bersama Kepolisian tiga kali dalam satu bulan, juga melakukan penagihan door to door oleh petugas dari UPPD maupun petugas dari pihak ketiga. “Hampir setiap hari dilakukan penagihan. Petugas dari pihak ketiga yang telah bekerjasama, akan mendatangani rumah pemilik kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak. Karena kemungkinan masyarakat ini lupa, atau belum memiliki uang. Sehingga ketika didatangi langsung mungkin mereka pekewuh atau merasa diingatkan. Sehingga sadar bahwa masih ada tunggakan,” terangnya.

Dengan sejumlah upaya tersebut, ia berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan. Harapannya capaian PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor juga meningkat. (Sumber: Radar Pekalongan)

Operasi Pekat, Satpol PP Amankan 10 Pemuda

Konsumsi Minuman Keras

KOTA PEKALONGAN – Petugas dari Satpol PP Kota Pekalongan, kembali menggelar operasi rutin pemberantasan penyakit masyarakat, Kamis (1/3) malam.

Dalam operasi tersebut, petugas menyusuri sejumlah lokasi yang terindikasi menjadi tempat untuk melakukan kegiatan penyakit masyarakat.

Hasilnya, petugas berhasil mengamankan sembilan pemuda yang tengah mengkonsumsi minuman keras. Tiga orang pemuda, diamankan di Kawasan Stadion Hoegeng. Saat diamankan, dari tangan mereka ditemukan barang bukti berupa minuman keras oplosan, alkohol 70 dan sejumlah kemasan minuman berenergi.

Selain di Stadion Hoegeng, petugas juga mendapati enam pemuda yang tengah mengkonsumsi miras di Kawasan GOR Jetayu.

Dari tangan mereka, diamankan barang bukti berupa minuman keras jenis ciu. Tak hanya itu, petugas juga mendapati seorang pemuda membawa obat-obatan yang diduga sebagai psikotropika. “Kami kemudian mengundang petugas dari Satnarkoba Polres Pekalongan Kota untuk melihat itu. Ternyata obat yang dibawa tidak termasuk psikotropika,” jelas Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS pada Satpol PP, Sapto Widiaspono.

Sehingga kepada mereka Satpol PP hanya melakukan pembinaan dan meminta mereka membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Selain itu, Satpol PP juga memanggil orang tua dari beberapa pemuda tersebut untuk juga melakukan pembinaan terhadap anak-anak mereka.

“Kami minta buat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Jika diulangi, maka kami akan bawa ke ranah hukum. Mereka yang tertangkap lagi akan kami proses hukum melalui Polres Pekalongan Kota dan akan diserahkan ke pengadilan untuk menimbulkan efek jera,” tandasnya. (Sumber: Radar Pekalongan)