Kamis, 20 Mei 2010

Petugas Tertibkan Sejumlah Tempat Parkir Liar

Kota Semarang - Puluhan petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi serta Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang menertibkan sejumlah tempat parkir liar di Kota Semarang, Kamis.

Penertiban tempat parkir liar ini dilakukan di Jalan Pandanaran, kawasan Simpang Lima, Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, Jalan Agus Salim, dan Jalan Pemuda Semarang.

Kepala Bidang Operasi dan Penindakan Satpol PP Kota Semarang, Sumarjo, di Semarang, Kamis, mengatakan, selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan parkir liar ini juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di jalan terutama pada jam-jam sibuk.

"Penertiban parkir liar merupakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang parkir di tepi jalan maupun fasilitas umum lainnya," katanya.

Ia menyebutkan, para juru parkir liar biasanya hanya menggunakan nomor sebagai pengganti karcis resmi dan memakai fasilitas umum sebagai tempat parkir liar baik itu trotoar maupun bahu jalan.

"Pelanggar perda tentang parkir ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan, bagi juru parkir liar yang terjaring dalam penertiban ini diminta datang ke kantor Satpol PP Kota Semarang agar dapat dilakukan pembinaan.

"Sedangkan pengendara kendaraan bermotor yang melanggar masih diberikan toleransi yakni hanya berupa peringatan oleh petugas Satlantas Polwiltabes Semarang," katanya.

Saat melakukan penertiban di kawasan Simpang Lima, petugas terpaksa mengamankan beberapa helm pengendara sepeda motor yang berada di daerah larangan parkir karena juru parkir liar di tempat tersebut menolak ketika diminta ikut ke kantor Satpol PP.

"Hal tersebut bertujuan untuk memberi efek jera bagi pengendara sepeda motor yang memarkir di tempat larangan agar tidak mengulanginya lagi dan selanjutnya helm bisa diambil di kantor," ujar Sumarjo. (Sumber: Antara Jateng)

Minggu, 16 Mei 2010

Kepala Satpol PP Diganti

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengganti jabatan Kepala Satpol PP yang saat ini dijabat oleh Harianto Badjoeri dengan Effendi Anas yang saat ini menjabat Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Harianto Badjoeri kemudian mendapatkan promosi menjadi Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

"Memang benar, HB (panggilan Badjoeri) mendapat tugas baru di anak perusahaan Ancol. Ditempatkan jadi direktur untuk meningkatkan kinerja BUMD DKI itu," kata Sekda DKI Muhayat di Jakarta, Minggu.

Selain Badjoeri, Pemprov juga menempatkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Wishnu Subagio Yusuf sebagai Direktur Pengembangan PT PJA.

Wishnu dan Badjoeri telah memasuki masa pensiun beberapa tahun yang lalu namun Pemprov memperpanjang masa kerjanya dengan kini menempatkannya di salah satu BUMD.

Badjoeri saat ini berstatus nonaktif sebagai Kepala Satpol PP selepas kerusuhan di area makam Mbah Priok pada 14 April lalu yang menewaskan tiga petugas Satpol PP dan melukai 231 orang lainnya.

Penempatan Harianto dan Wishnu di PT PJA pengelola Taman Impian Jaya Ancol bersamaan terhitung pada 17 Mei 2010.

Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana menyebut penempatan pejabat-pejabat tersebut di BUMD memang tidak melanggar peraturan meskipun telah pensiun, asal dinilai masih sanggup untuk mengemban tugas barunya.

"Kalau masih dalam kondisi baik misalnya kesehatan, pemikiran, fisik, energik dan efektivitas dalam melaksanakan tugas berat itu, secara prinsip Dewan mendukung," kata Lulung.

Namun Lulung menegaskan bahwa jika nanti dari hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD DKI yang diketuainya diketahui Badjoeri harus bertanggung jawab terhadap insiden itu, maka proses lebih lanjut akan tetap dilakukan.

"Proses lebih lanjut nanti akan dilakukan melalui Gubernur DKI Fauzi Bowo selaku kepada daerah yang menerbitkan instruksi penertiban," ujarnya. (Sumber: Antara News)

Jumat, 14 Mei 2010

Tak Cukup Bukti, Pelaku Narkoba Dibebaskan

Kota Pekalongan - Kepolisian Resor Kota Pekalongan, Jawa Tengah, tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan Brigadir Satu Danang yang diduga menyalahgunakan narkotika dan obat atau bahan berbahaya di kawasan Pantai Pasir Kencana Pekalongan.

"Dari hasil tes darah di laboratorium, tak cukup bukti Briptu Danang mengonsumsi narkoba sehingga kami kembalikan ke kesatuannya di Polres Semarang," kata Kepala Polresta Kota Pekalongan, AKBP Aris Budiman, di Pekalongan, Rabu.

Ia mengatakan kepolisian setempat akan bertindak tegas dalam menyikapi kasus penyalahgunaan narkoba.

"Kami tidak akan main mata, jika memang ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkoba pasti akan ditindak," katanya.

Meskipun kepolisian setempat tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan Danang, katanya, dia dipastikan dikenai sanksi tindakan disiplin.

"Pasti dikenai sanksi tindakan disiplin karena dia berada di lokasi yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anggota polisi," katanya.

Danang dan dua temannya tertangkap petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pemerintah Kota Pekalongan saat razia pada Sabtu (8/5) malam.

Kepala Satpol PP Pemkot Pekalongan, Widarjanto, mengatakan, para pelaku sedang mabuk akibat minum minuman keras saat petugas merazia mereka.

"Saat bersamaan Satpol PP juga mengamankan tiga linting ganja. Namun kami tidak tahu secara jelas peristiwa tersebut karena hanya diberitahu lewat layanan pesan singkat," katanya.

(Sumber: Antara Jateng)

Rabu, 12 Mei 2010

Salah tangkap, razia di pasar Cinderamata ribut

Solo–Razia pedagang bermobil di lahan parkir Pasar Cinderamata, Senin (10/5) pagi kembali berujung keributan. Salah satu utusan pedagang kios nyaris dihakimi massa lantaran tertangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyetor dagangan ke kios.

Razia dilakukan Satpol PP bersama Dinas Pengelola Pasar (DPP) dan Satpam pasar sejak pagi pukul 05.00 WIB. Razia semula berjalan aman dan tertib tanpa gejolak berarti. Namun, sekitar pukul 08.30 WIB keributan tiba-tiba meletus.

Kejadian bermula saat salah seorang penarik becak ketahuan membawa barang dagangan dari mobil dan masuk ke dalam Pasar Cinderamata. Hal itu smembuat curiga Satpol PP dan Satpam pasar. Kecurigaan semakin kuat ketika pengayuh becak terus berbelit-belit saat ditanya soal barang yang diangkut tersebut. Tanpa banyak alasan, Satpol dan Satpam pun langsung menangkap dan mengamankan barang dagangan tersebut.

Aksi pengamanan barang ini langsung memicu perhatian seratusan pedagang bermobil dan mengerumuni penarik becak. Apalagi, setelah diketahui bahwa penarik becak tersebut adalah utusan salah satu pedagang kios yang selama ini berseberangan dengan pedagang bermobil.
“Langsung saja didenda Rp 50 juta dan masukkan bui 3 bulan,” celetuk pedagang bermobil saat itu.

Salah satu pedagang kios yang mengutus penarik becak, Fatkhurohman langsung memberikan penjelasan di lokasi penangkapan. Dia menegaskan, barang yang diangkut pengayuh becak tersebut merupakan barang pesananannya langsung dari Pekalongan. Meski demikian penjelasan Fatkkurohman terus dibantah pedagang mobil dan Satpol PP.

Dia lantas menunjukkan nota dan surat-surat resmi dari produsen yang tersimpan di dalam barang, akhirnya Satpol PP yang dipimpin Kasi Penegak Perda, Sutarja bisa meyakininya dan dilepas. Kerumunan pedagang bermobil pun buyar meski dengan kekecewaan karena menilai Satpol PP tebang pilih dalam menertibkan. (Sumber: solopos.com)

Sabtu, 08 Mei 2010

Aksi Massa Macetkan Jalur Pantura Brebes

Brebes - Aksi massa yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Desa Pandasari dan Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat (7/5) mengakibatkan kemacetan di jalur Pantura Brebes hingga mencapai sekitar sepuluh kilometer.

Mereka turun ke jalan menuju Polres Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menuntut Kepala Desa Kaliwlingi, Edi Yulianto mundur dari jabatannya dan mengusut serta menangkap oknum mafia tanah.

Selain itu, massa juga meminta Kapolres Brebes agar mencabut dakwaan atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap empat warga Desa Kaliwlingi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Warga menduga penetapan status tersangka terhadap empat orang, yaitu Shoim bin Ismail, Soka bin Daji, Warsini, dan Warisin ini akibat adanya intervensi dari oknum mafia tanah.

Koordinator Paguyuban Masyarakat Desa Pandansari dan Kaliwlingi, Darkum meminta kepada aparat hukum agar bisa secepatnya menindaklanjuti kasus penyerobotan tanah milik warga yang diduga dilakukan oleh mafia tanah Rais Kadim.

"Selama ini, masyarakat sudah merasa ditipu dan dibohongi. Oleh karena itu kami minta Polres bisa mengusut kasus ini sekaligus manangkap mafia-mafia tanah itu," katanya.

Setelah melakukan unjuk rasa ke Mapolres Brebes, sekitar seribu orang melanjutkan aksi itu ke gedung DPRD Kabupaten Brebes.

Sesampai ke gedung DPRD Kabupaten Brebes, mereka diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya dengan para anggota DPRD setempat.

Namun diduga aspirasi mereka tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya, mereka kemudian melanjutkan unjuk rasa ke jalan pantura Brebes hingga mengakibatkan kemacetan sekitar sepuluh kilometer.

Aparat kepolisian setempat berusaha menghalau massa untuk tidak melakukan unjuk rasa di jalur pantura dan arus lalu lintas akhirnya kembali normal sekitar pukul 15.00 WIB. (Sumber: Antara News)

Rabu, 05 Mei 2010

Pedagang Keputran Berbambu Runcing Siap Hadapi Satpol PP

Surabaya - Ratusan pedagang pasar Keputran Kota Surabaya sejak kemarin malam (4/5) hingga Rabu pagi ini telah bersiap-siap menunggu kedatangan petugas Satpol PP yang akan melakukan penertiban di pasar tersebut.

Para pedagang tersebut terlihat sedang berkumpul di Pasar Keputran sisi utara (depan Indosat) untuk bersiap-siap menghadang petugas Satpol PP yang dibantu kepolisian setempat. Namun hingga pukul 08.30 WIB, petugas Satpol PP belum kunjung datang ke lokasi.

Dari pantaun ANTARA di Pasar Keputran tampak pedagang memasang puluhan bambu runcing yang digunakan untuk mengibarkan bendera merah sebagai simbol perlawanan atas rencana relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Bahkan ada salah seorang pedagang yang membakar sampah di tengah Jalan Keputran. Kejadian tersebut sempat membuat kemacetan lalu lintas di jalan itu.

Diketahui batas waktu pengosongan lokasi pasar yang ditentukan Pemkot Surabaya terhadap Pasar Keputran, Pasar Koblen, serta Pasar Penelah pada Selasa (4/5).

Namun, pedagang seolah-olah tidak terpengaruh dengan adanya rencana relokasi pedagang pasar Keputran ke Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) itu.

Salah seorang koordinator Pedagang Pasar Keputran H.Muhammad mengatakan sebetulnya pihaknya tidak melarang adanya relokasi asalkan ada pembicaraan secara intensif antara pedagang dan pemkot.

"Kita tidak melawan, kita hanya ingin pemkot menunda dulu penertiban hingga ada pembicaraan lebih lanjut," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menekankan berkali-kali agar relokasi tersebut dibatalkan sebelum adanya kesepakatan antara pedagang dan pemkot. (Sumber: Antara News)

Senin, 03 Mei 2010

Ribuan Botol "Wedang Gedhek" Disita

KUDUS - Polres Kudus, Jawa Tengah menyita 4.183 botol minuman keras berbagai merek hasil penindakan selama Januari hingga April 2010.
"Sedangkan jumlah penindakan yang dilakukan selama empat bulan terakhir sebanyak 36 kali dengan barang bukti 4.183 botol minuman keras berbagai merek," kata Kapolres Kudus AKBP M Mustaqim melalui Kepala Unit Patroli, Ipda Supardiyono, di Kudus, Senin.

Penindakan pada awal 2010, kata dia, petugas yang diterjunkan mengamankan barang bukti minuman keras sebanyak 164 botol, Februari 74 botol, Maret 18 botol, dan April 3.927 botol.

Dari ribuan botol minuman keras yang disita petugas tersebut, terdiri atas 21 jenis minuman keras, dengan jumlah terbanyak anggur kolesom 1.799 botol, anggur merah 903 botol, dan sisanya berupa newport dan bir.

Ia mengatakan, sebagian besar hasil penindakan tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Jati, khususnya di Desa Getas Pejaten.

Selain menyita barang bukti berupa minuman keras, aparat juga mengamankan 32 orang pengedar minuman keras, sedangkan beberapa pelaku lainnya masih dalam pencarian.

"Pengedar minuman keras yang tertangkap dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) karena melanggar Perda Nomor 12/2004 tentang Minuman Keras," ujarnya.

Sedangkan ancaman hukumannya, maksimal tiga bulan penjara.

Ia menilai, hukum tersebut masih terlalu ringan, sehingga masih banyak pelaku yang mengulangi perbuatannya dalam menjual minuman keras.

"Seharusnya, hukumannya ditingkatkan sehingga para pelaku pengedar minuman keras benar-benar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi," ujarnya.

Saat ini, kata Supardiyono, mayoritas pengedar minuman keras di Kudus semakin cerdik dalam menyembunyikan barang haram tersebut, agar tidak mudah terdeteksi aparat kepolisian.

"Untuk itu, kami tetap melakukan operasi rutin dengan melibatkan aparat di tingkat polsek dan informasi dari masyarakat," ujarnya.

Apalagi, kata dia, beberapa waktu lalu Polres Kudus menyebarkan nomor telepon yang mudah dihubungi masyarakat terkait informasi peredaran minuman keras serta informasi tentang gangguan keamanan dan ketertiban. ( Sumber: Antara Jateng News )